UA-153487531-1 Kesiapan Perbankan Terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh - Aini Aziz

Kesiapan Perbankan Terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh

Telah berlangsung acara ngobrol@tempo di Aula Bank Indonesia Aceh pada 23 September 2019, kemarin. Acara yang diselenggarakan atas kerjasama Tempo Media Group, Bank Indonesia Aceh, Pemerintah Aceh dan beberapa Bank lainnya, baik itu Bank Konvensional maupun berbasis Syariah yang terdapat di Aceh. Acara dengan tema  Kesiapan Perbankan terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh ini berlangsung kurang lebih dua jam, membahas mengenai kesediaan Bank Konvensional untuk beralih ke Bank Syariat sebagaimana ketetapan Qanun nomor 11 tahun 2018, terkait Lembaga Keuangan Syariah (LKS). 
Dari kiri ke Kanan; Tomi Aryanto. Fahmi Subandi, Aulia Fadhli, Zainal Arifin Lubis [foto: Hayatullah]
Sebelum memasuki acara inti, yakni diskusi, terlebih dahulu dimulai dengan kata sambutan dari Pemerintah Aceh, diwakili oleh Kepala Biro Hukum dan Pemerintah Aceh, Pak Amrizal J Prang. Beliau menuturkan beberapa hal penting terkait bagaimana dasar-dasar terwujudnya Qanun Lembaga Keuangan Syariah tersebut.

Diwujudkannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh didasari oleh tiga hal. Pertama, secara filosofis. Sebagaimana ketetapan Presiden Indonesia, pada tahun 1965 bahwa Aceh diberikan keistimewaan, dalam hal ini terkait pendidikan, adat dan agama. Sejalan dengan itu, pada era pemerintahan Presiden BJ. Habibi, ditetapkan pula undang-undang no 44 tahun 1999, bahwa Aceh diberikan keistimewaan dalam menjalankan pemerintahan dengan mengikutsertakan peran Ulama. Artinya, Ulama berkedudukan penting dalam tindak-tanduk kebijakan Pemerintah Aceh.

Kedua, aspek sosiologis. Kita ketahui bersama bahwa di Aceh telah berlaku Qanun Syariat Islam. Penerapan sebagian besar hukum-hukum syariat lainnya telah terlaksana dengan baik. Dengan mayoritas Muslim dan penerapan hukum syariat lainnya telah berlaku, tentu saja mudah bagi masyarakat Aceh menerima serta menjalankan Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini. 

Ketiga, dasar yuridis yakni hukum. Setelah ditetapkannya undang-undang no 44 tahun 1999 tentang diberlakukannya Syariat Islam di Aceh, diperkuat lagi dengan hasil perundingan damai antara RI dan GAM yang berlangsung di Helsinki, pada tahun 2006 silam. Disepakati dalam MoU tersebut bahwa pelaksanaan Syariat Islam di Aceh mencakup segala aspek. Ini adalah faktor kuat penunjang kesediaan masyarakat Aceh untuk menerapkan aturan syariat, tentu saja.


Para narasumber bersama undangan VIP pada acara ngobrol@tempo [foto: Hayatullah]

“Dengan ketiga landasan tersebut, maka kita adakan Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Sebagian besar masyarakat Aceh tentu sangat antusias dengan diberlakukannya Qanun ini. Pihak Bank tidak  enggan untuk beralih dari basis konvensional menjadi syariah, nasabah pula. Demikian harapan kita bersama. Kita yakin ini akan menjadi rahmatan lil alamin.” tutup Pak Amrizal. 

Kemudian, acara utama yakni diskusi yang dimoderatori oleh Direktur Tempo Media Group, Tomi Aryanto. Kepala Bank Indonesia Aceh, Zainal Arifin Lubis sebagai narasumber pertama memaparkan mengenai optimisme terhadap penerapan Qanun LKS ini. Beliau yakin, Aceh akan menjadi lebih baik dari sektor pengelolaan keuangan dengan menerapkan aturan syariat. 

“Sistem Sosialis-Komunis, Kapitalis, tidak mampu menjawab permasalahan perekonomian, dan Dunia mengakui bahwa sistem keuangan berdasarkan Syariat Islam yang non ribawi ini adalah satu-satunya kunci, sebab Islam menjunjung tinggi konsep keadilan,” pungkasnya. Ia yakin Aceh akan mampu menjadi pilot project untuk penerapan Lembaga Keuangan Syariah.

Pertimbangan lainnya adalah tingginya APBA Aceh, yakni 17 triliun. Angka ini cukup besar bahkan menandingi Sumatra Utara yang perekonomiannya bisa dikatakan lebih maju. Jika nilai yang cukup besar ini digunakan di dalam daerah, maka ini akan sangat menunjang peningkatan perekonomian Aceh. Oleh karena itu, semoga ke depan kita memiliki industri yang mampu menampung komoditi hasil alam Aceh agar tidak lagi harus membeli produk dari luar Aceh, sementara bahan bakunya dari Aceh sendiri, seperti beras, bawang merah, nilam, dan sebagainya. 

“Kalau ditanya, kenapa kita harus menjalankan Qanun LKS ini, jawabannya sangat sederhana. Pertama karena ini adalah sebagaimana anjuran Alquran dan Sunnah. Kedua, karena ini merupakan kebutuhan perekonomian saat ini, dan ketiga, didukung oleh keistimewaaan perekonomian Aceh.” Ungkapnya lagi.

Adapun respon perbankan terhadap penerapan Qanun LKS ini secara umum ialah menyambut baik. Terbukti dari kesiapan beberapa Bank yang akan beralih dari konvensional menjadi syariah, dibukakannya kantor-kantor cabang dan sebagainya. Kesimpulannya, Kepala Bank Indonesia Aceh menyatakan kesiapan dan dukungannya terhadap pelaksaan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh.

Dilanjutkan dengan pemaparan dari narasumber ke dua, yakni oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh, Aulia Fadly. OJK menyatakan kesiapan dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Qanun LKS di Aceh. OJK menyakini ini akan menjadi proses yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian Aceh. Semoga Aceh bisa menjadi rujukan bagi daerah lainnya dalam penerapan Lembaga Keuangan Syariah.

“Bank konvensional tentu saja berbeda dengan bank syariah. Jika memang ada yang menyatakan sama, lantas kenapa harus menggunakan konvensional, kenapa tidak ke bank syariat saja.” Ucapnya, sebagai penegasan bahwa masyarakat Aceh harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan Qanun LKS ini.

Ikut hadir dalam acara ini, Direktur Operasional BRI Syariah, yaitu Fahmi Subandi sebagai narasumber ke tiga. Beliau menyatakan kesiapan dan dukungannya terhadap pelaksanaan Qanun LKS di Aceh. Beliau menyatakan bahwa, atas pertanyaan siap atau tidak dengan penerapan Qanun LKS, jawabannya hanya satu, siap.

“Kami menyambut baik dan mendukung penerapan Qanun LKS, namun demikian, ini melibatkan banyak pihak. Tidak hanya Bank, OJK, Masyarakat Aceh juga tentunya. Semoga Masyarakat Aceh mau beralih dari konvensional ke syariah. Kita yakin Qanun Lembaga keuangan Syariah ini akan menjadi rahmatan lil alamin,” tutupnya.


Sesi tanya jawab [foto: Ibnu Syahri]
Di penghujung acara juga dibukakan sesi tanya-jawab. Peserta diskusi diperkenankan untuk menyampaikan pertanyaan, pernyataan maupun tanggapannya. Dalam hal ini, saya pribadi bersyukur diberi kesempatan untuk berbicara. Alhamdulillah.


0 Response to "Kesiapan Perbankan Terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel